DPRD Kota Malang Berguru Tentang Tata Kelola Pemerintahan Dan Hukum Di Trenggalek

indonesiasatu, 17 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

Trenggalek - Komisi A DPRD Kota Malang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek dengan agenda sharing terkait tata kelola pemerintahan dan hukum, Jumat (17/1/2020).

Ketua Komisi A DPRD Kota Malang sekaligus ketua rombongan, Edi Wijanarko menjelaskan jika ada beberapa hal yang ingin ditanyakan ke DPRD Kabupaten Trenggalek terkait kesamaan tugas dan fungsi DPRD dengan Inspektorat terkait pengawasan karena muara terakhirnya jika terjadi masalah akan berbuntut hukum."Yang membedakan cuma kewenangan.Inspektorat punya hak untuk mengaudit sedangkan DPRD tidak memiliki kewenangan itu sehingga perlu ada langkah - langkah atau terobosan yang tepat, " katanya.

Selain itu, Edi juga ingin tahu terkait keberadaan tenaga honorer yang sewaktu - waktu dibutuhkan jika dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kekurangan tenaga.Padahal, pemerintah mengamanatkan untuk efisiensi ketenagakerjaan.

Husni Taher, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek membenarkan jika yang membedakan antara DPRD dan Inspektorat terkait pengawasan hanya pada kewenangan mengaudit.

Untuk itu, ungkap Husni, Komisi I akan mengingatkan dan menghimbau eksekutif untuk menyiapkan auditor yang kompeten agar bisa meminimalisasi persoalan yang ada di pemerintahan daerah maupun desa.

"Di Kabupaten Trenggalek dalam waktu dekat akan diadakan pelatihan auditor agar bisa mencetak tenaga handal dan berguna bagi masyarakat, " terangnya.

Ditegaskannya jika DPRD tidak punya kewenangan mengaudit sudah sepatutnya eksekutif menyiapkan tenaga handal.

Terkait tenaga honorer, politisi Hanura ini mengatakan jika problem yang dihadapi hampir sama, yaitu, masih banyaknya non ASN yang bekerja dibeberapa OPD dan guru.

Sehingga, menurutnya perlu adanya pendataan riel terkait ketenagakerjaan agar dalam pengelolaannya bisa ditekan semaksimal mungkin agar tidak mengurangi pendapatan daerah."Ini menjadi PR pemerintah daerah dan DPRD untuk kedepannya, " cetusnya.

Ditambahkannya jika di Kabupaten Trenggalek setiap komisi dibebani dua perda inisiatif sebagai penyeimbang perda usulan bupati (ags).

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu