Program Jatim Zero Pasung yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2014 telah berhasil membebaskan 1.594 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari belenggu pasung. Dalam sepuluh tahun terakhir, konsistensi Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sebanyak 1.594 ODGJ berhasil dibebaskan dari pasung melalui program Jatim Zero Pasung. Program ini juga mencakup rehabilitasi medis dan sosial bagi para korban, termasuk edukasi keluarga untuk mencegah tindakan pasung ulang. Pencapaian ini terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan beberapa daerah mencatatkan kasus pembebasan signifikan pada 2024. Di antaranya adalah Kabupaten Blitar (8 korban), Tulungagung (19 korban), dan Kota Kediri (6 korban).
Program ini dimulai pada tahun 2014 dan terus berlanjut hingga 2024. Pada tahun terakhir, sebanyak 33 korban dibebaskan dari tiga daerah utama. Pembebasan korban pasung bukan hanya soal menghentikan tindakan tidak manusiawi, tetapi juga memulihkan hak asasi, harkat, dan martabat ODGJ. Kepala Dinsos Jatim, Dra. Restu Novi Widiani, menyatakan bahwa stigma masyarakat dan kemiskinan menjadi penghalang utama program ini.
Melibatkan Dinas Sosial dan Rumah Sakit Jiwa
Program ini melibatkan Dinsos Jatim, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur dan RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, serta 120 pilar kesejahteraan sosial di 33 kabupaten/kota. Keluarga korban juga diberi pendampingan intensif dan edukasi.
Strategi program mencakup rehabilitasi medis di RSJ, rehabilitasi sosial di panti milik Dinsos Jatim, dan pendekatan berbasis masyarakat. Kegiatan seperti family gathering untuk keluarga korban juga digelar guna mendukung proses pemulihan.
Meski berhasil membebaskan ribuan korban, program ini masih menghadapi kendala serius. Sebanyak 253 korban pasung masih tercatat hingga akhir 2024, sementara 622 ODGJ berada dalam perawatan di RSJ, posyandu jiwa, atau di bawah pengawasan keluarga. Daerah dengan kasus pasung tertinggi adalah Kabupaten Sampang (27 kasus) dan Kabupaten Madiun (24 kasus).
Kemiskinan menjadi faktor utama yang menghambat keluarga menyediakan perawatan layak bagi ODGJ. Minimnya fasilitas seperti posyandu jiwa dan shelter penanganan ODGJ juga menjadi tantangan besar.
Program Jatim Zero Pasung menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menghapus tindakan pasung dan memulihkan hak asasi ODGJ. “Ini bukan hanya soal membebaskan ODGJ dari pasung, tapi juga memulihkan harkat dan martabat mereka sebagai manusia,” tutup Novi.
