Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkapkan bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap Rudi Sutanto sebelum pelantikannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa lembaganya tidak diminta untuk melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap staf khusus menteri. “Stafsus tidak, namun staf ahli, kami dimintakan,” ungkap Ivan kepada Tempo pada Rabu, 15 Januari 2025.
Rudi Sutanto, yang dikenal sebagai pendengung atau buzzer mantan Presiden Joko Widodo, diangkat oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebagai staf khusus bidang Strategis Komunikasi pada Senin, 13 Januari 2025. Pelantikan ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses seleksi dan latar belakang Rudi, mengingat reputasinya di media sosial.
Ivan Yustiavandana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan Kementerian Sekretaris Negara tidak meminta lembaganya untuk melakukan skrining terhadap staf khusus menteri. Ia menyarankan Tempo untuk menanyakan langsung kepada Kementerian Sekretaris Negara mengenai kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan pejabat publik.
Dalam kesempatan terpisah, juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, juga menegaskan bahwa lembaganya tidak melakukan pemeriksaan latar belakang calon staf khusus menteri. “Tidak diminta,” tegas Tessa, menambahkan bahwa KPK hanya melakukan pemeriksaan jika ada permintaan resmi dari instansi terkait.
Tempo telah berusaha menghubungi Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, untuk mengonfirmasi pengangkatan Rudi Sutanto dan menanyakan mengenai kebijakan pemeriksaan latar belakang, namun hingga saat ini belum ada respons dari pihaknya. Ketidakpastian ini semakin memperkuat kekhawatiran publik mengenai proses pengangkatan pejabat yang tidak transparan.
Rudi Sutanto dikenal luas sebagai buzzer di media sosial pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia ditengarai memiliki akun media sosial Twitter—sekarang dikenal sebagai X—dengan nama akun Kurawa. Di platform tersebut, ia menggunakan nama alias Rudi Valinka, yang sering kali terlibat dalam diskusi dan promosi kebijakan pemerintah.
Menteri Meutya Hafid, saat ditanya mengenai latar belakang Rudi Sutanto, mengaku tidak mengetahui bahwa sosok Rudi Sutanto adalah Rudi Valinka. “Rudi Sutanto yang saya kenal, ya, Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” jelas Meutya saat ditemui di Istana Kepresidenan pada Senin, 13 Januari 2025. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Meutya tidak memiliki informasi lengkap mengenai latar belakang staf khusus yang baru dilantiknya.
Selain Rudi, Meutya juga melantik dua staf khusus lainnya dalam kesempatan yang sama. Mereka adalah Raline Shah, yang ditugaskan sebagai staf khusus bidang kemitraan global digital, dan Aida Azhar, yang akan berfokus pada hubungan antarlembaga. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat tim komunikasi dan digital kementerian dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini.
Dengan situasi ini, publik diharapkan dapat lebih kritis terhadap proses pengangkatan pejabat publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Apakah pengangkatan Rudi Sutanto akan berdampak positif atau negatif bagi Kementerian Komunikasi dan Digital? Hanya waktu yang akan menjawab.
