Artikel ini menggambarkan kondisi ironis yang terjadi di Bandara Ngloram, yang meskipun telah dibangun dengan anggaran besar dari APBN, saat ini terlihat sepi dan tidak beroperasi secara maksimal. Bandara ini, yang terletak di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dibangun untuk meningkatkan konektivitas masyarakat sekitar, namun kini tampaknya terabaikan.
Kondisi bandara tersebut menggambarkan ketidakaktifan yang cukup mencolok. Terminal bandara yang seharusnya ramai justru terlihat kosong, dengan kursi-kursi yang tergeletak tanpa penumpang. Lampu-lampu di area apron juga dimatikan, sementara kendaraan yang parkir di depan terminal hanya beberapa unit motor dan kendaraan dinas Kementerian Perhubungan. Bahkan akses menuju bandara tidak sepenuhnya berfungsi dengan baik, karena salah satu jalan yang dibangun telah ditutup.
Meski Bandara Ngloram dibangun dengan anggaran besar sebesar Rp 132 miliar, rendahnya kapasitas penumpang dan berkurangnya penerbangan membuat operasional bandara ini terganggu. Citilink, salah satu maskapai yang sebelumnya melayani rute dari Bandara Ngloram, menghentikan operasinya pada Maret 2023, hanya beberapa bulan setelah membuka rute penerbangan pada Januari 2023.
Sebelumnya, bandara ini dikelola oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina, dan baru pada 2018 diserahkan ke Kementerian Perhubungan. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, harapannya Bandara Ngloram bisa meningkatkan akses transportasi udara bagi warga Blora dan sekitarnya, yang selama ini harus bepergian jauh ke Semarang atau Surabaya.
Bandara ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, seperti landasan pacu, apron, dan terminal penumpang yang luas, serta bisa menampung hingga 210.000 penumpang per tahun. Namun, meskipun fasilitas tersebut ada, harapan agar bandara ini aktif dan berfungsi dengan baik masih jauh dari kenyataan.
Kondisi ini menjadi topik kontroversial, terutama menjelang Pilkada Blora, dengan Bupati Arief Rohman yang optimis bandara akan membawa manfaat besar bagi daerah, namun lawannya, Abu Nafi, mengkritik bandara ini sebagai “bandara lapuk.” Menanggapi hal tersebut, Arief Rohman menjelaskan bahwa kendala utama adalah status Bandara Ngloram sebagai aset pusat pemerintah, yang menyebabkan alokasi dana dan pengelolaan berada di tangan pemerintah pusat.
