Bertempat di Ruang Auditorium Lantai 2 BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2024 diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Senin (2/12/2024).
Laporan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, M.T., dan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Tulungagung, dan Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung.
LHP BLUD RSUD dr. Iskak Tulungagung
Kepala BPK RI Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA, menjelaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
LHP untuk RSUD dr. Iskak Kabupaten Tulungagung mencakup hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Hasil pemeriksaan telah sesuai kriteria dengan beberapa pengecualian yang memerlukan perhatian lebih lanjut,” ungkap Yuan.
Fokus Pemeriksaan
Sasaran pemeriksaan mencakup:
1. Pendapatan BLUD, meliputi jasa layanan rawat inap dan rawat jalan, pendapatan pasien JKN/BPJS/asuransi lainnya, serta hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
2. Belanja BLUD, meliputi pengadaan barang/jasa, realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja jasa pelayanan.
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mencakup penatausahaan persediaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan barang milik daerah.
Baca juga : Rendra Masdrajad Safaat Takziyah ke Keluarga Pak Suyono, Ketua Linmas yang Gugur Saat Pilkada 2024
Kabupaten Lain yang Menerima LHP
Selain Kabupaten Tulungagung, LHP Kinerja dan Kepatuhan juga diserahkan kepada Kabupaten Tuban, Madiun, dan Banyuwangi.
Laporan ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang.
Dengan penyerahan laporan ini, BPK menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
