Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Situbondo, Karna Suswandi, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Perumahan (DPUPP) Kabupaten Situbondo, Eko Prionggo Jati, pada Selasa, 21 Januari 2025. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada periode 2021–2024.
Penahanan dilakukan setelah pemeriksaan intensif oleh KPK. Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.49 WIB dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan diborgol. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menyatakan bahwa keduanya ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari, mulai 21 Januari hingga 9 Februari 2025, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur.
KPK juga akan melakukan pelacakan aset milik kedua tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan. Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini bermula dari dugaan suap terkait pengelolaan dana PEN serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2021–2024. Karna Suswandi dan Eko Prionggo Jati diduga menerima sejumlah uang sebagai imbalan atas pengaturan proyek-proyek yang didanai oleh dana PEN. Penahanan ini menjadi peringatan bagi para pejabat daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi.
Masyarakat Situbondo menyayangkan kejadian ini, mengingat Karna Suswandi sebelumnya dikenal sebagai bupati yang berprestasi. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan turut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
