WartaJatim.co.id, 20 Mei 2023 – Bappenas mengingatkan para pihak yang bekerja dalam bidang energi untuk memperhatikan dampak pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara terhadap ekonomi daerah.
Vivi Yulaswati, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, menyatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya alam batu bara, dan pemerintah mendapatkan pendapatan yang signifikan dari komoditas tersebut.
“Saat kita bicara mengenai pensiun dini PLTU tentunya kita harus memikirkan juga bagaimana pendapatan dari provinsi-provinsi dan kabupaten yang kaya sumber daya tambang terutama batu bara,” ujarnya dalam diskusi terkait ambisi iklim Indonesia yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat.
Vivi menyampaikan bahwa kebijakan pensiun dini PLTU harus mempertimbangkan aspek ekonomi karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah daerah, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di daerah-daerah yang menghasilkan batu bara.
Jika kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati, hal itu dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dasar dan sarana publik.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan skema Kemitraan Transisi Energi Adil (Just Energy Transition Partnership/JETP) guna mempersiapkan transisi pekerjaan dari sektor batubara ke energi bersih.
Pendanaan skema JETP terdiri dari 10 miliar dolar AS yang berasal dari pinjaman lunak dan hibah publik. Selain itu, terdapat pula 10 miliar dolar AS lainnya yang diperoleh melalui pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang melibatkan Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Pemanfaatan JETP akan mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara di Indonesia dan juga investasi di bidang teknologi dan industri energi terbarukan. Skema pendanaan tersebut memberikan sinyal positif yang mendorong percepatan transisi energi.
