Wartajatim
Beranda Otomotif Kendaraan Tanpa Uji Emisi Akan Dikenakan Pajak yang Lebih Tinggi! Kok Bisa?

Kendaraan Tanpa Uji Emisi Akan Dikenakan Pajak yang Lebih Tinggi! Kok Bisa?

Uji emisi kendaraan.

WartaJatim.co.id, 26 Mei 2023Kendaraan tanpa uji emisi akan menghadapi konsekuensi serius, terutama dalam hal pajak yang harus dibayarkan.  Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Jika kendaraan tidak lulus uji emisi atau bahkan belum melakukan uji emisi, maka pemiliknya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran pajak yang lebih mahal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa para pemilik kendaraan harus mematuhi kewajiban uji emisi, terutama bagi kendaraan yang telah berusia di atas tiga tahun. Menurutnya, kendaraan bermotor di Jakarta yang berusia di atas 3 tahun wajib menjalani uji emisi setiap tahun sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas udara yang lebih bersih dan melindungi lingkungan.

Pentingnya uji emisi ini juga tercermin dalam pernyataan Asep dalam keterangan tertulisnya, “Kendaraan bermotor di Jakarta yang berusia di atas 3 tahun diwajibkan setiap tahun melakukan uji emisi.” Hal ini menegaskan bahwa pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi standar emisi yang ditetapkan.

Tidak adanya uji emisi pada kendaraan akan berdampak pada pembayaran pajak. Menurut Asep, jika kendaraan belum menjalani uji emisi, maka pemiliknya akan dikenakan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur hal ini.

Pengenaan denda pajak ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan agar mematuhi kewajiban uji emisi. Setiap kali pemilik kendaraan membayar PKB, kendaraan yang belum menjalani uji emisi akan dikenai sanksi berupa denda koefisien dari nilai pajak yang harus dibayarkan.

Hal ini akan memberikan insentif bagi pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi secara rutin dan memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi standar emisi yang ditetapkan.

Besaran koefisien denda pajak akan ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Dalam Negeri, dan akan berlaku di seluruh wilayah nasional.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah emisi kendaraan secara holistik dan menyeluruh.

Halaman: 1 2
Komentar
Bagikan:

Iklan