Kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 10 Desember 2024, membawa sorotan tajam terhadap ketimpangan pendidikan di Malang Raya. Puguh Wiji Pamungkas, anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS, menyoroti bahwa meskipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, kualitas yang di hasilkan masih jauh dari harapan.
Dalam monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BPOPP) di SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta, di temukan bahwa sekolah swasta, meski jumlahnya lebih banyak, sering tertinggal dalam hal kualitas di bandingkan sekolah negeri.
Anggaran Besar, Hasil Belum Maksimal
Jawa Timur telah mengalokasikan sekitar 31% dari APBD 2025 untuk sektor pendidikan, melampaui batas minimum 20% yang di amanatkan UUD 1945. Namun, menurut Puguh, alokasi dana besar ini belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara signifikan, terutama jika di lihat dari indikator internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA).
“Kualitas pendidikan kita dengan jumlah anggaran yang cukup besar masih belum di rasakan hasilnya,” ungkap Puguh.
Ketimpangan Pendidikan: Negeri vs Swasta
Puguh juga menyoroti disparitas yang mencolok antara sekolah negeri dan swasta di Malang Raya. Sekolah swasta sering kali menghadapi tantangan dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, meskipun berperan besar dalam mencerdaskan generasi muda.
Hal ini, menurutnya, membutuhkan perhatian khusus agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata.
Pentingnya Pengawasan dan Reformasi Sistem
Puguh menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, sebagaimana di atur dalam konstitusi. Ia menyerukan pengawasan yang lebih ketat dan reformasi sistem pendidikan agar dana yang besar dapat di manfaatkan secara optimal.
“Kita harus terus mengawal agar keadilan pendidikan di rasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.
Menuju Pendidikan yang Adil dan Merata
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Dengan alokasi anggaran yang besar, di harapkan ke depan, tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta, sehingga pendidikan berkualitas dapat di akses oleh semua kalangan.
