Kritik Pedas Terhadap Sikap Arogan Pemerintah terkait Pelanggaran HAM
WARTAJATIM.co.id, 8 Mei 2023 –Pelanggaran HAM Pemerintah kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat, setelah pemerintah dinilai arogan karena tidak meminta maaf atas 12 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Menurut sejumlah pihak, sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan ketidakpedulian dan kurangnya tanggung jawab terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com pada 7 Mei 2023, disebutkan bahwa sejumlah lembaga hak asasi manusia telah mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap arogan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Lembaga-lembaga tersebut, di antaranya adalah KontraS, Imparsial, dan LBH Jakarta. Mereka menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Baca Juga:
Menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS, seharusnya mereka para pemangku kebijakan meminta maaf atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan.
Namun, sikap arogan yang ditunjukan dengan tidak mau meminta maaf justru memperjelas ketidakseriusan dan kurangnya tanggung jawab dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Indonesia.
Hal tersebut juga mendapat kritik dari Al Araf, peneliti senior dari Imparsial.
Menurutnya, pemerintah harusnya bersikap transparan dan bertanggung jawab terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Dengan tidak meminta maaf, mereka seolah-olah mengabaikan hak korban dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap isu hak asasi manusia di Indonesia.
Baca Juga:
Kritik pedas berikutnya juga datang dari Asfinawati, Direktur Eksekutif LBH Jakarta.
Ia menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Asfinawati, mereka para pemangku kebijakan seharusnya bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan memastikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan.
Artikel Terkait