WartaJatim.co.id, 17 Mei 2023 – Hukum di Indonesia adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara.
Dalam pengaplikasiannya, hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan yang mendasar.
Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi penggolongan hukum yang ada di Indonesia dan memberikan penjelasan singkat tentang setiap penggolongan tersebut.
Hukum Publik dan Hukum Privat
Hukum di Indonesia dapat dibagi menjadi dua penggolongan utama, yaitu hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warganya serta antara negara dengan negara lainnya.
Contoh-contoh hukum publik di Indonesia adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional.
Di sisi lain, hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya.
Pengaturan ini meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, dan hukum waris.
Hukum privat bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memfasilitasi transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
Hukum Pidana dan Hukum Perdata
Dalam penggolongan hukum di Indonesia, terdapat juga pembagian antara hukum pidana dan hukum perdata.
Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tindak pidana, yaitu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.
Hukum pidana melibatkan proses peradilan yang berfokus pada pemidanaan pelaku kejahatan. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.
Sementara itu, hukum perdata adalah bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan perdata antara individu atau badan hukum.
Hukum perdata berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dalam bertransaksi, memiliki properti, mengadakan kontrak, dan menyelesaikan perselisihan secara perdata.
Hukum perdata bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.
Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Dalam penggolongan hukum publik di Indonesia, terdapat juga hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Hukum tata negara mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warganegara.
Hukum tata negara mencakup konstitusi, sistem pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Di sisi lain, hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengatur pelaksanaan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Hukum administrasi negara berfokus pada prosedur, keputusan administrasi, pelayanan publik, dan perlindungan hukum terhadap warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah.
Hukum Dagang dan Hukum Ketenagakerjaan
Dalam penggolongan hukum privat di Indonesia, terdapat juga hukum dagang dan hukum ketenagakerjaan.
Hukum dagang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, termasuk pembentukan perusahaan, perjanjian dagang, perlindungan hak-hak bisnis, dan penyelesaian sengketa bisnis.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi dan bisnis.
Sementara itu, hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau perusahaan.
Hukum ketenagakerjaan meliputi hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja, upah, jaminan sosial, dan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Hukum ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil dan seimbang.
Kesimpulan
Penggolongan hukum di Indonesia meliputi hukum publik dan hukum privat.
Hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional, sementara hukum privat meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, dan hukum waris.
Setiap penggolongan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hak-hak individu.
Dengan memahami dasar-dasar penggolongan hukum di Indonesia, kita dapat lebih memahami sistem hukum yang berlaku dan menjalankan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan teratur.
