Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima kunjungan kerja (kunker) dan rapat dengar pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI bersama Pemprov Jatim dan pemerintah daerah se-Jawa Timur. Pertemuan yang membahas perekonomian dan fiskal Jatim tahun 2024 ini digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 28 November 2024.
Adhy menyebutkan, kunjungan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyuarakan aspirasi daerah terkait dana transfer pusat.
“Kunjungan kerja Banggar ke sini bagi kami kesempatan, tentunya bagi para Bupati/Walikota untuk bisa menyuarakan bagaimana pelaksanaan dari dukungan pusat terkait dengan dana-dana transfer ke daerah, ” katanya.
Baca Juga: FORDA II KORMI Jatim Digelar di Surabaya, Libatkan 3.677 Pegiat Olahraga
Ia menyoroti beberapa aspek, seperti ketidakfleksibelan pengaturan “mandatory spending” dan alokasi pajak daerah tertentu yang belum sesuai harapan.
“Pertama terkait dengan Mandatory Spendingnya atau Earmarknya yang memang kurang fleksibel, dan juga ada beberapa komoditas kita yang menghasilkan pajak yang cukup besar, namun alokasinya masih belum seperti yang diinginkan,” tuturnya.
Adhy mengusulkan agar Kementerian Keuangan mengevaluasi mekanisme dana transfer agar lebih fleksibel dan merata, mengingat disparitas pendapatan di Jatim masih tinggi.
“Terutama karena terbatasi dengan penghasil seperti DBHCHT, untuk kota-kota penghasil memang cukup sekali, tetapi bagi yang tidak penghasil dirasakan cukup kurang,” imbuhnya.
Selain itu, Adhy juga menanggapi rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal 2025. Ia memastikan Jawa Timur siap mengikuti kebijakan tersebut karena telah dianalisis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, Adhy melaporkan pertumbuhan Jawa Timur tetap stabil di angka 4,91 persen pada triwulan III 2024, meski ada perlambatan nasional.
“Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata untuk daerah-daerah tertentu bisa mempertebal pendapatan mereka, tapi disisi lain banyak sekali yang terdampak masih berkurang, jadi tidak merata,” katanya
“Nah ini ada dari Kementerian Keuangan untuk bisa mengevaluasi kembali, dengan kondisi Jawa Timur yang disparitasnya sangat tinggi untuk pendapatan yang rendah agar bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dan merata,” tambahnya.
Untuk menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi, Adhy menegaskan langkah strategis seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor agro, pariwisata, dan akselerasi investasi. Ia optimis dengan kolaborasi lintas sektor, Jatim dapat semakin unggul dan menjadi gerbang baru nusantara.
Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan mendengar aspirasi kepala daerah terkait dana APBN serta menyampaikan isu rencana kenaikan PPN.
“Perlu kami sampaikan bahwa PPn 12% ini nantinya memang sesuai dengan undang-undang, namun segala keputusan daripada pelaksanaan undang-undang itu, menunggu keputusan Presiden,” katanya.
“Apa yang disampaikan terkait apakah ditunda ataukah hal-hal yang mungkin akan dilakukan kita akan menunggu dari keputusan Presiden, jadi ini hal yang perlu kami sampaikan, kami sebagai legislatif menunggu daripada keputusan dari eksekutif,” tandasnya.
Selain jajaran Banggar DPR-RI, pertemuan ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan RI, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
(***)
