Kota Mojokerto – Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, memaparkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Senin (18/11/2024).
Prinsip Transparansi dan Keberpihakan Masyarakat
Dalam pidatonya, Ali Kuncoro menegaskan bahwa rancangan APBD ini disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi melalui implementasi green economy dan penguatan kerja sama antardaerah," jelasnya.
-
Total Anggaran dan Prioritas Pembangunan
Total anggaran yang diajukan dalam R-APBD 2025 mencapai Rp 971.382.051.358,70, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Prioritas pembangunan difokuskan pada tema pertumbuhan ekonomi inklusif melalui:
Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal: Pemerintah berharap sektor ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong kunjungan wisatawan.
Implementasi green economy: Fokus pada pembangunan yang ramah lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang.
Sinergi Antardaerah untuk Daya Saing Regional
Pj Wali Kota juga menyoroti pentingnya sinergi antara Kota Mojokerto dan daerah sekitarnya untuk meningkatkan daya saing regional. Beberapa langkah strategis meliputi:
Kolaborasi ekonomi regional untuk memperkuat sektor perdagangan dan investasi.
Kemitraan infrastruktur guna mempercepat penyediaan fasilitas publik.
Pengelolaan sumber daya bersama untuk memaksimalkan potensi wilayah.
"Kerja sama ini bukan hanya soal berbagi manfaat, tetapi juga berbagi tanggung jawab untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan," ujar Ali Kuncoro.
Harapan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Dengan visi pembangunan yang jelas, Pj Wali Kota optimis bahwa R-APBD 2025 akan mendorong Kota Mojokerto menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat peran Mojokerto sebagai mitra strategis dalam kerja sama antardaerah.
