Surabaya – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur mengingatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur untuk lebih selektif dalam menanggapi permohonan informasi dari wartawan atau perusahaan pers.
Wakil Ketua PWI Jatim, Mahmud Suhermono, menegaskan bahwa tidak semua wartawan memiliki sertifikasi kompetensi dan tidak semua media terdaftar serta terverifikasi oleh Dewan Pers. Oleh karena itu, ia menyarankan agar PPID mengecek legalitas media dan kompetensi wartawan sebelum memberikan informasi.
“Yang perlu dicek adalah apakah wartawannya sudah tersertifikasi Dewan Pers. Sesuai UU 40 Tahun 1999, perusahaan pers juga harus memiliki badan hukum, alamat kantor yang jelas, serta penanggung jawab,” ujarnya dalam kegiatan Asistensi PPID Provinsi Jawa Timur di Dinas Kominfo Jatim, Senin (10/2).
Mahmud juga menyoroti adanya wartawan yang merangkap sebagai aktivis LSM dan memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk kepentingan tertentu. Ia merujuk pada Seruan Dewan Pers Nomor 02/S-DP/XI/2023 yang melarang wartawan merangkap sebagai anggota LSM atau organisasi massa demi menjaga independensi dan profesionalisme jurnalistik.
Menurutnya, ada banyak laporan terkait oknum wartawan yang juga berperan sebagai aktivis LSM dan menggunakan medianya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka mengutip pernyataan sendiri dalam pemberitaan sebagai narasumber dengan jabatan aktivis organisasi tertentu.
“Sering kali, mereka tidak memberitahukan kepada narasumber bahwa informasi yang dikumpulkan akan dipublikasikan di media mereka. Bahkan, ada yang menyertai wawancaranya dengan ancaman laporan hukum,” tambahnya.
PWI Jatim berharap PPID dapat lebih cermat dalam memilah permohonan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkompeten. Selain itu, independensi wartawan harus dijaga dengan memastikan mereka tidak terlibat dalam organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
