Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi ditangkap pada Rabu, 15 Januari 2025, setelah berminggu-minggu bersembunyi di kediamannya yang terletak di lereng bukit. Penangkapan ini menjadi puncak dari krisis politik yang mengguncang negeri ginseng sejak akhir 2024.
Darurat Militer yang Memicu Gejolak
Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Deklarasi ini menjadi yang pertama sejak 1979. Dalam pidatonya, Yoon mengklaim darurat militer diperlukan untuk menghadapi ancaman kelompok anti-negara yang disebutnya berupaya merusak stabilitas nasional.
Namun, tindakan tersebut memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Oposisi menuduh Yoon menggunakan darurat militer sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan parlemen. Langkah ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi dan ancaman terhadap demokrasi Korea Selatan.
Pemakzulan oleh Parlemen
Kecaman terhadap Yoon Suk Yeol memuncak ketika Majelis Nasional Korea Selatan, yang didominasi oleh oposisi, memutuskan untuk memakzulkannya pada 14 Desember 2024. Pemakzulan ini dilakukan setelah Yoon dianggap menyalahgunakan kekuasaan melalui deklarasi darurat militer. Pemakzulan tersebut secara resmi mencopot Yoon dari jabatannya sebagai presiden.
Pelarian dan Penangkapan
Setelah dimakzulkan, Yoon menghilang dari sorotan publik dan berlindung di kediamannya. Ia dilaporkan dijaga ketat oleh pasukan pengawal pribadi, yang berhasil menggagalkan beberapa upaya penangkapan sebelumnya. Namun, pada Rabu pagi, 15 Januari 2025, lebih dari 3.000 petugas keamanan dikerahkan untuk mengepung kediaman Yoon.
Yoon akhirnya menyerahkan diri tanpa perlawanan untuk menghindari pertumpahan darah. Dalam pernyataannya, ia menyebut penyelidikan terhadapnya sebagai tindakan ilegal yang dirancang untuk mempermalukannya di depan publik. Meski demikian, ia mengaku menyerahkan diri demi menjaga stabilitas negara.
Proses Hukum Selanjutnya
Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol dibawa ke kantor Komisi Antikorupsi Korea Selatan (CIO) untuk menjalani interogasi. Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menentukan apakah akan mengajukan surat perintah penahanan hingga 20 hari atau membebaskannya.
Penangkapan ini menambah daftar panjang mantan pemimpin Korea Selatan yang menghadapi proses hukum setelah masa jabatan mereka. Negara ini memiliki sejarah mengadili mantan presiden atas berbagai tuduhan, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Krisis Politik yang Belum Usai
Krisis politik yang dipicu oleh Yoon Suk Yeol telah mengguncang Korea Selatan, negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia. Deklarasi darurat militer dan pemakzulan Yoon menyebabkan ketidakstabilan politik yang memengaruhi kepercayaan masyarakat dan investor.
Situasi ini juga memicu bentrokan antara pendukung dan penentang Yoon. Pada hari penangkapannya, terjadi perkelahian kecil antara pengunjuk rasa pro-Yoon dan polisi di sekitar kediamannya.