Jakarta, Warta Jatim – Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah untuk segera mencairkan tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Hadrian, anggaran sebesar Rp 10 triliun telah diajukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek). Namun, hanya Rp 2,5 triliun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Komisi X DPR akan terus mengawal pencairan tukin ini hingga tuntas. Kami berharap prosesnya bisa segera terealisasi,” ujar Hadrian di Jakarta, Senin (13/1/2025).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat pencairan tukin tersebut. Ia menyebutkan bahwa Kemdikti Saintek dan Kemenkeu masih dalam tahap koordinasi untuk memastikan implementasinya.
“Sekarang tim dari Mendikti Saintek terus berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kami harap ini segera selesai,” kata Pratikno.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan, menyatakan bahwa para dosen telah menunggu hak mereka selama lima tahun terakhir. Ia mendesak pemerintah untuk menepati janji mencairkan tunjangan kinerja pada awal 2025.
“Regulasi dan janji ini sudah bergulir selama lima tahun. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus menunda hak yang sudah dijanjikan,” tegas Anggun.
Beredar kabar bahwa tidak ada anggaran untuk tukin dosen ASN pada 2025, yang memicu protes dari kalangan akademisi. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini demi kesejahteraan para dosen ASN.
