Tentara Nasional Indonesia (TNI) memutuskan untuk melanjutkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menegaskan bahwa pembongkaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan pengerahan pasukan TNI Angkatan Laut (TNI AL).
Langkah ini dilakukan meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya meminta agar pembongkaran ditunda karena pagar tersebut masih dalam proses penyelidikan. “Sudah instruksi Presiden. (Pembongkaran) akan dilanjutkan,” kata Jenderal Agus dalam pesan singkat kepada wartawan, Minggu (19/1/2025).
Menurut Jenderal Agus, pagar laut tersebut menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan. “Masyarakat yang ingin mencari nafkah di laut tidak memiliki akses. Oleh karena itu, pembatas laut ini harus dibuka,” tegasnya.
Pada Sabtu (18/1/2025), sekitar 600 prajurit TNI AL dari satuan Marinir dikerahkan untuk membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang. Proses ini dilakukan secara manual, bekerja sama dengan masyarakat dan nelayan setempat.
Namun, pembongkaran tahap pertama hanya berhasil merobohkan sekitar 2 kilometer pagar laut. Sisanya, yang membentang hingga radius 30 kilometer ke laut, masih berdiri kokoh. Hingga kini, belum ada pihak yang secara jelas mengklaim kepemilikan atau tanggung jawab atas pagar tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkritik tindakan pembongkaran ini. Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut bahwa langkah TNI AL tanpa koordinasi menghambat proses penyelidikan yang tengah dilakukan. “Kami menyesalinya karena pembongkaran ini dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP. Ini bisa menyulitkan proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya saat ditemui di Pantai Kedonganan, Badung, Bali.
Meski demikian, masyarakat nelayan menyambut baik langkah TNI. Manun (55), seorang nelayan di Desa Tanjung Pasir, mengaku sangat lega akhirnya akses perahunya tidak lagi terhalang. “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Akhirnya ada yang peduli dengan nasib kami,” katanya.
Manun juga mengungkapkan bahwa selama ini mereka sudah mencoba melaporkan masalah tersebut ke berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, namun tidak mendapat respons yang memadai. “Kami sudah melapor ke sana-sini, tapi tidak ada hasil. Kepala desa juga tidak merespons,” keluhnya.
Menurut KKP, pagar laut tersebut tidak memiliki izin resmi. Menteri Sakti menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyegelan sebelumnya untuk mempermudah penyelidikan. “Penggunaan alat seperti ini sebenarnya lebih mudah untuk penyidikan. Sayangnya, pembongkaran ini justru mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,” kata Menteri Sakti.
TNI AL memastikan pembongkaran akan terus dilanjutkan hingga seluruh pagar laut di kawasan tersebut selesai dirobohkan. Sementara itu, KKP masih akan melanjutkan penyelidikan terkait pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut misterius ini.
Dengan langkah tegas TNI AL dan dukungan masyarakat nelayan, diharapkan akses ke laut kembali terbuka dan aktivitas ekonomi nelayan dapat berjalan normal. Namun, ketegangan antara TNI dan KKP terkait koordinasi dalam kasus ini masih menjadi perhatian.
