Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan *Rembuk Overview Bidang Kesehatan* di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo pada Kamis (6/2/2025) malam. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membahas evaluasi capaian program kesehatan serta strategi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Jawa Timur.
Dalam laporan yang disampaikan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang tahun 2024, dengan peningkatan sebesar 8,6%. Dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 76,31% telah mencapai target kepesertaan JKN sebesar 95%.
Namun, sembilan kabupaten masih belum memenuhi target *Universal Health Coverage* (UHC), yakni Banyuwangi, Tuban, Magetan, Lamongan, Lumajang, Tulungagung, Pacitan, Ponorogo, dan Blitar. Selain itu, masih terdapat sejumlah peserta JKN yang nonaktif di beberapa daerah, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi program kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Prof. Dr. dr. Erwin Astha Triyono, Sp.PD-KPTI., FINASIM, menegaskan bahwa peningkatan cakupan JKN dan kualitas layanan kesehatan memerlukan kerja sama lintas sektor.
“Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan kebijakan dan program kesehatan di Jawa Timur. Dengan sinergi dan komunikasi yang erat, berbagai tantangan dapat didiskusikan secara menyeluruh sehingga solusi yang dihasilkan lebih efektif dan saling melengkapi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperbaiki layanan kesehatan. “Dengan kerja sama yang solid, layanan kesehatan di Jawa Timur dapat lebih optimal, pelaksanaannya lebih efisien, dan manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat,” katanya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan ada langkah konkret untuk mempercepat pencapaian UHC di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Optimalisasi layanan kesehatan berbasis JKN serta koordinasi yang lebih erat antarinstansi menjadi agenda prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan.
