Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Satpol PP, telah mengambil langkah tegas pada Kamis (7/12/2023) pagi dengan menghentikan pembangunan pasar di lapangan tenis kawasan Pemandian Air Panas Alam Songgoriti Malang. Kawasan ini, meski berada di Kota Batu, sebenarnya merupakan aset milik Pemkab Malang.
Belasan personel Satpol PP melakukan tindakan ini karena PT Aljabar Jati Indonesia (AJI), yang bekerja sama dengan Perumda Jasa Yasa, diduga telah melanggar kesepakatan dengan melakukan pembangunan tanpa izin. Pembangunan tersebut, yang disinyalir merusak lapangan tenis, ditujukan untuk membuat pasar semi permanen.
Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang, menyatakan “tindakan ini diambil setelah proses panggilan dan teguran sesuai SOP yang berlaku”. Pemasangan banner pemberitahuan penghentian aktivitas dilakukan untuk memberikan peringatan kepada pihak terkait.
Firmando menegaskan “penghentian aktivitas ini akan berlangsung selama 30 hari, dengan ancaman pengosongan jika PT AJI tidak memberikan tindak lanjut”. Pemkab Malang menginginkan konsultasi dan koordinasi dengan PT AJI untuk menyelesaikan masalah ini.
Di sisi lain, Direktur Utama Perumda Jasa Yasa, Raden Djoni Sudjatmiko, menyoroti pelanggaran PT AJI terhadap Peraturan Daerah (Perda) dalam melakukan pembangunan tanpa izin. Djoni menekankan perlunya PT AJI memperoleh izin sesuai prosedur jika ingin melakukan perubahan di kawasan tersebut.
Wakil Direktur Utama PT AJI, Bambang Christianto Tri Putro, merespons dengan keberatan terhadap penghentian aktivitas pembangunan. Menurutnya, pembangunan tersebut adalah bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Songgoriti, dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Konflik ini menjadi sorotan karena melibatkan ketidaksesuaian antara PT AJI dan Pemkab Malang terkait izin dan perjanjian pengelolaan aset di Kawasan Hotel dan Pemandian Air Panas Alam Songgoriti.
