WartaJatim.co.id, 5 Juli 2023 – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi di masa lalu sulit dilakukan oleh pemerintah.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik karena banyaknya tuntutan untuk mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.
Dalam sebuah wawancara, Mahfud MD menyatakan bahwa proses penyelidikan pelanggaran HAM berat di masa lalu memiliki sejumlah tantangan yang kompleks.
Salah satu tantangan utamanya adalah terbatasnya akses terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Banyaknya waktu yang telah berlalu membuat bukti-bukti sulit ditemukan dan saksi-saksi penting mungkin sudah tidak ada atau sulit dihubungi.
“Penyelidikan pelanggaran HAM berat membutuhkan bukti yang kuat dan adanya saksi-saksi yang dapat menguatkan bukti tersebut. Namun, dalam kasus-kasus yang terjadi di masa lalu, bukti-bukti tersebut sulit didapatkan dan saksi-saksi mungkin sudah tidak dapat dihubungi,” kata Mahfud MD.
Selain itu, Mahfud MD juga menyoroti masalah kebijakan hukum yang berlaku pada saat pelanggaran HAM terjadi. Ia menjelaskan bahwa undang-undang yang mengatur pelanggaran HAM saat ini berbeda dengan yang berlaku di masa lalu.
Perubahan kebijakan hukum ini dapat mempersulit proses penyelidikan dan pengadilan terhadap kasus-kasus yang terjadi di masa lampau.
“Pada masa lalu, undang-undang yang mengatur pelanggaran HAM belum sekomprehensif saat ini. Hal ini dapat menghambat upaya penyelidikan dan pengadilan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu,” ujar Mahfud MD.
Mahfud MD juga menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah dalam proses penyelidikan dan pengadilan terkait pelanggaran HAM berat.
Ia menjelaskan bahwa prinsip ini juga berlaku untuk kasus-kasus yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu harus dilakukan dengan cermat dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, Mahfud MD menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM.
Pemerintah akan terus melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran HAM di masa depan.
Pernyataan Mahfud MD ini menjadi refleksi penting bagi masyarakat Indonesia dalam memahami kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu.
Upaya untuk mengungkap kebenaran dan menghukum pelaku pelanggaran HAM harus tetap dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada.
Dalam misi untuk melanjutkan upaya tersebut, Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga HAM internasional, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelidikan pelanggaran HAM berat.
Selain itu, Mahfud MD juga menekankan pentingnya edukasi dan penguatan kesadaran tentang HAM di kalangan masyarakat.
Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menghormati dan melindungi HAM, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih peduli dan proaktif dalam melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.
“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HAM, sehingga setiap individu dapat menjadi agen perubahan dalam mendorong penghormatan terhadap HAM di seluruh lapisan masyarakat,” tegas Mahfud MD.
Selain fokus pada penyelidikan kasus masa lalu, Mahfud MD juga menekankan perlunya mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa depan.
Upaya pencegahan ini dilakukan melalui pendekatan pendidikan, penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, dan pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan HAM.
Terkait dengan hal ini, Mahfud MD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pencegahan dan perlindungan HAM.
Dengan demikian, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghormati HAM dapat diwujudkan bersama.
Di sisi lain, beberapa pihak dari kalangan aktivis HAM dan kelompok pembela korban pelanggaran HAM masa lalu menyambut baik pernyataan Mahfud MD.
Mereka berharap bahwa pernyataan tersebut dapat diikuti dengan tindakan konkret dan komitmen nyata dari pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan mencegah terulangnya kasus-kasus pelanggaran HAM di masa depan.
Tantangan dalam penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu memang tidak dapat dianggap sepele.
Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, upaya untuk mencari keadilan bagi korban dan menghormati HAM tetap menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia.
Semoga langkah-langkah selanjutnya dapat membawa keadilan dan rekonsiliasi bagi semua pihak yang terkena dampak dari pelanggaran HAM masa lalu.
