Pada Kamis, 23 Januari 2025, anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E, Puguh Wiji Pamungkas, bersama rekan-rekannya, mengadakan audiensi dengan tiga kelompok masyarakat di kantor DPRD Jatim. Kelompok yang hadir dalam pertemuan tersebut terdiri dari Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN), Forum Guru R3 PPPK, dan perwakilan wali murid dari SMAN 1 Turen, Kabupaten Malang.
Dalam audiensi ini, ketiga kelompok menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait kondisi pendidikan menengah atas di Jawa Timur. Mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai kesejahteraan guru dan tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Puguh Wiji Pamungkas menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan guru. “Kami sepakat bahwa guru harus mendapatkan standar hak kesejahteraannya,” ungkap Puguh, menunjukkan komitmen DPRD untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan para pendidik.
Selain itu, Puguh juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menyatakan bahwa pengelolaan dana, seperti Tamsil (tambahan penghasilan untuk guru), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), harus dilakukan dengan lebih terbuka untuk mendukung tata kelola pendidikan yang lebih baik.
“Kami mendorong adanya transparansi dalam pengelolaan dana Tamsil, BOS, dan BPOPP di Jawa Timur,” tambahnya, menekankan bahwa pengelolaan yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
Dengan audiensi ini, diharapkan akan ada langkah konkret dari DPRD untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru dan siswa, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur.
