Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) di ruang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (2/12/2024).
Rakor ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, serta perwakilan Forkopimda, OPD, camat, instansi terkait, dan organisasi kebencanaan.
Fenomena La Nina dan Ancaman Hidrometeorologi
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga April 2025 dapat meningkatkan curah hujan hingga 40% di atas normal.
Kondisi ini berpotensi memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
“Hidrometeorologi basah meliputi banjir, longsor, angin kencang, dan curah hujan ekstrem, sementara hidrometeorologi kering meliputi kekeringan, kebakaran hutan, dan kualitas udara buruk.
Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG,” ujar Oemar.
Sebagai langkah mitigasi, BPBD mendorong tata kelola air yang lebih baik, termasuk gerakan panen air hujan dan penyesuaian rencana tanam yang berkelanjutan.
Baca juga : Pemkab Probolinggo dan PT PLN Nusantara Power Teken MoU Dukung Transisi Energi
Apresiasi dan Imbauan Kesiapsiagaan
Pj Sekda Heri Sulistyanto mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dalam menghadapi ancaman bencana.
Ia menekankan pentingnya kesiapan masyarakat terhadap kemungkinan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Kabupaten Probolinggo memiliki topografi yang beragam, mulai dari pesisir hingga pegunungan, sehingga rawan terkena berbagai bencana seperti letusan gunung berapi, banjir, dan longsor. Keberadaan Gunung Bromo yang masih aktif juga menjadi perhatian utama,” jelas Heri.
Ia meminta camat dan perangkat desa meningkatkan kewaspadaan, misalnya dengan membersihkan saluran air, memperkuat tebing, dan merawat pohon untuk meminimalkan risiko.
“Masyarakat harus memahami titik evakuasi dan langkah-langkah mitigasi agar potensi korban bencana dapat diminimalkan,” tambahnya.
Sinergi untuk Mitigasi Bencana
Rakor ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam menghadapi tantangan kebencanaan.
Pj Sekda Heri juga meminta perangkat daerah menerapkan perspektif kebencanaan dalam setiap program kerja.
“Masyarakat diimbau segera melaporkan tanda-tanda awal bencana agar tindakan mitigasi dapat dilakukan dengan cepat. Semoga langkah ini mampu melindungi warga dari dampak bencana,” pungkas Heri.
