SURABAYA — Penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp4 juta dibandingkan 2024 disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. Ia mengapresiasi langkah pemerintah untuk meringankan beban calon jemaah haji, namun menekankan pentingnya peningkatan pelayanan haji.
Pada 2024, BPIH ditetapkan sebesar Rp93,4 juta, sementara untuk 2025 biaya tersebut turun menjadi Rp89,4 juta dengan asumsi kurs 1 Dollar AS setara Rp16 ribu. Hikmah menyebut langkah ini sebagai wujud nyata pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. “Alhamdulillah, ada penurunan biaya haji, namun pelayanannya jangan ikut turun, tapi harus ada peningkatan,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).
Hikmah, yang merupakan politisi dari Fraksi PKB, menyoroti pentingnya peran petugas haji. Menurutnya, petugas haji harus kompeten, profesional, serta memiliki integritas dan dedikasi tinggi agar dapat memberikan pelayanan maksimal, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
“Agar pelayanan saat pelaksanaan haji bisa maksimal untuk menjaga kebasaahan ibadah haji, teruntuk bagi kaum perempuan dan rentan atau lansian dan disabilitas. Mereka harus bisa mejaga dan membimbing mereka dalam menjalankan ibadah haji. Baik dari sisi keamanan dan ibadahnya,” tambah Hikmah.
Baca juga: LSM Rumah Kebangsaan dan Kominfo Jatim Bersinergi Edukasi Bahaya Judi Online
Fasilitas Kesehatan Menjadi Sorotan
Selain kualitas petugas, Hikmah juga menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas kesehatan. Ia meminta agar klinik di Makkah dan Madinah tersedia di lokasi strategis yang mudah diakses oleh jamaah. “Ketersediaan pelayanan medis menjadi sektor yang sangat vital bagi perjalanan ibadah haji. Apalagi jamaah kita didominasi kaum lansia yang rentan sakit saat musim haji,” jelasnya.
Tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan lainnya perlu diprioritaskan agar ibadah haji berjalan lancar tanpa kendala. Penurunan biaya haji 2025 dinilai sebagai langkah positif, namun DPRD Jatim berharap pemerintah tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan aman bagi seluruh jamaah haji.
Baca juga: Heboh! Karyawan BPJS Kesehatan Gunakan Asuransi Swasta, Netizen Pertanyakan Kebijakan
