Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) manajemen risiko dan Focus Group Discussion (FGD) di Paseban Sena, Jumat (13/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran Sekretaris SKPD dalam mengintegrasikan manajemen risiko dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Penguatan Manajemen Risiko
Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris SKPD, dan perwakilan Unit Pembantu Pengendalian Manajemen Risiko (UPR).
Inspektur Kabupaten Probolinggo, Imron Rosyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini mendukung tata kelola yang baik, profesional, dan akuntabel.
“Peran Sekretaris SKPD adalah sebagai koordinator manajemen risiko dengan mendorong budaya sadar risiko dan integrasi dengan rencana strategis. Mereka juga bertanggung jawab dalam menyusun profil risiko serta mengawasi mitigasi risiko kunci,” ujar Imron.
Ia menambahkan bahwa proses manajemen risiko melibatkan tahapan penetapan konteks, identifikasi, analisis, mitigasi, komunikasi, pemantauan, dan evaluasi yang terintegrasi dengan sasaran strategis SKPD.
Manfaat dan Strategi Implementasi
Manajemen risiko yang efektif, menurut Imron, memberikan berbagai manfaat, seperti:
– Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
– Memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.
– Meminimalkan dampak negatif melalui respons proaktif terhadap risiko.
Strategi implementasi melibatkan koordinasi antara Sekretaris SKPD dan UPR, evaluasi rutin, serta penguatan melalui pelatihan bulanan.
Baca juga : Pj Bupati Ugas Uji Coba Mobil Wisata untuk Promosi UMKM dan Pariwisata
Dukungan BPKP Jawa Timur
Narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Timur, dr. Teguh Harjanto, menekankan pentingnya manajemen risiko dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Manajemen risiko memastikan pengambilan keputusan berbasis risiko, anggaran yang tepat sasaran, dan transparansi laporan keuangan,” ungkap Teguh.
Langkah-langkah strategis yang dibahas mencakup integrasi manajemen risiko dengan Renstra, identifikasi risiko, serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan mengurangi risiko fraud.
Teguh juga menyoroti dukungan BPKP dalam membangun budaya risiko di Pemkab Probolinggo, termasuk digitalisasi sistem pelaporan risiko dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
“Budaya risiko yang kuat akan membantu Pemkab Probolinggo mencapai tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik,” pungkasnya.
