Pilkada – Polresta Malang Kota telah menerima hibah sebesar Rp5,7 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Hibah ini telah disahkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk mendukung pengamanan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Malang.
Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan hal tersebut. Selain itu, ia juga menganggarkan sekitar Rp1,8 miliar untuk tahun 2025 sebagai antisipasi kemungkinan pemungutan suara ulang atau situasi tak terduga lainnya.
“Kami juga telah bekerja sama dengan TNI dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk Satlinmas serta awak media, untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Buher, sapaan akrabnya, Kamis (13/6/2024).
Buher menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024, kerawanan dalam Pilkada cenderung lebih lokal.
Selain itu, Polresta Malang Kota telah berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, perwakilan parpol, dan relawan pendukung untuk membangun komunikasi yang baik demi menjaga kedamaian.
Mengenai pemetaan titik kerawanan, Buher menekankan bahwa pemetaan dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Malang.
“Ada 5 kecamatan. Kami sudah melihat beberapa kecamatan dan kelurahan yang menjadi kantong-kantong suara dari kandidat Cawalkot ataupun Cawawalkot,” pungkasnya.
Sebelumnya, Polresta Malang Kota telah melakukan Simulasi Pengamanan Pilkada Serentak Jawa Timur 2024 pada Rabu, 12 Juni 2024. Simulasi ini termasuk peragaan aksi pengrusakan di kantor KPU dan Bawaslu Kota Malang, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi keonaran dalam Pilwalkot dan Pilgub yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.