WARTAJATIM.Co.Id – Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam pada Kamis, 7 September 2023, telah mendapatkan perhatian serius dari Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi merespons insiden tersebut dengan langkah-langkah yang tegas untuk mengatasi ketegangan dan masalah yang muncul.
Kronologi Kericuhan Di Pulau Rempang
Bermula ketika aparat kepolisian dan TNI mendatangi Pulau Rempang untuk melakukan pemasangan patok batas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rempang Eco City.
Namun, langkah ini menimbulkan protes dari masyarakat setempat, yang kemudian melakukan pemblokiran jembatan sebagai bentuk unjuk rasa menentang proyek tersebut.
Masyarakat Pulau Rempang merasa khawatir akan rencana relokasi mereka dari tanah kelahiran mereka. Sekitar 10.000 warga dari 16 kampung adat dilaporkan akan terdampak oleh proyek Rempang Eco City.
Aksi pemblokiran jalan dilakukan dengan membakar ban dan merobohkan pohon di akses jalan menuju kawasan Rempang. Sebelum terjadi kericuhan, warga telah menolak pembangunan Rempang Eco City.
Salah seorang warga Pulau Rempang, Rusli Ahmad, menyuarakan keprihatinannya karena merasa hak-hak mereka sebagai warga atas tanah tersebut harus dihormati oleh pemerintah.
Kericuhan tidak dapat dihindari, dengan enam warga ditangkap dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Bahkan, anak-anak sekolah pun harus dibubarkan akibat penggunaan gas air mata.
baca juga: Sosok Panutan Ternama, Biografi Buya Hamka Singkat dan Jelas
Tanggapan Jokowi Dan Langkah Yang Diambil
Presiden Jokowi memberikan tanggapannya terhadap kericuhan ini saat mengunjungi Pasar Kranggot di Banten pada Selasa, 12 September 2023. Dilansir dari kompas.tv bahwa beliau mengakui kericuhan ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi beserta bangunan tipe 45,” tutur Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa ia akan meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk turun langsung ke Rempang. Tujuannya adalah memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dicapai antara pemerintah daerah setempat dan masyarakat.
Kesepakatan tersebut melibatkan pemberian lahan beserta bangunan kepada warga. Namun, menurut Jokowi, informasi ini belum tersebar dengan baik di masyarakat, yang menyebabkan ketidakpuasan dan protes.
Dengan langkah-langkah ini, Presiden Jokowi berharap dapat mengatasi kericuhan di Rempang dan mengembalikan ketenangan di wilayah tersebut melalui dialog yang baik dan solusi yang memadai untuk masyarakat setempat.
Keputusan ini mencerminkan pemerintah untuk bisa memahami dan mengatasi dengan baik aspirasi masyarakat, dengan konteks pembangunan yang berkelanjutan.
