Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyuwangi mendapatkan pengakuan luar biasa dari Pemprov Jatim, dengan terpilihnya Banyuwangi sebagai salah satu dari tiga besar TPID berkinerja terbaik di kategori kabupaten/kota untuk pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, kepada Plt. Bupati Banyuwangi, Sugirah, dalam acara High Level Meeting (HLM) TPID menyerahkan pernghargaan secara langsung
dan Forum Investasi Jawa Timur pada Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Baca juga : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Gelar Upacara untuk Memperingati Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur
“Alhamdulillah, berkat kekompakan mulai dari tim TPID dan seluruh stakeholder, inflasi Banyuwangi selama setahun terakhir bisa kita jaga dengan baik. Inflasi year-on-year September 2023-2024 Banyuwangi sebesar 2,07 dengan IHK 106,46, salah satu yang terendah di Jawa Timur,” kata Sugirah.
Sugirah menjelaskan bahwa kunci terjaganya inflasi di Banyuwangi tidak hanya terletak pada kerja sama yang baik, tetapi juga pada pemantauan rutin terhadap kondisi pasar.
Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif dengan Bulog dan pemangku kepentingan terkait sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti, Bank Indonesia, Bulog, hingga Badan Pangan Nasional (BPN). Pengendalian inflasi di sektor pangan sangat krusial apalagi menjelang hari libur natal dan tahun baru,” tutur Sugirah.
Baca juga : Cara Bupati Banyuwangi Produktivitas Sapi Indukan
Sugirah memaparkan berbagai program pengendalian inflasi yang dijalankan di Banyuwangi, termasuk peningkatan produktivitas bawang merah, komoditas yang rentan terhadap kenaikan harga. Petani bawang merah menggunakan alat light trap untuk mengusir hama dari tanaman.
Selain itu, Banyuwangi melaksanakan monitoring ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pasar, serta mengadakan pasar murah
dan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk gapoktan dan BUMN seperti BULOG.
Inovasi lainnya mencakup regenerasi ribuan petani muda melalui program “Jagoan Tani”, pendirian Toko Pengendalian Inflasi Banyuwangi (TOP Si Wangi),
serta perbaikan infrastruktur jalan untuk meningkatkan distribusi bahan pokok.
“Kuncinya adalah sinergitas. Mengendalikan inflasi secara parsial dan sektoral tidak akan berhasil. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, telah tersepakati penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) untuk Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Provinsi,
yang melibatkan beberapa kabupaten, termasuk Pasuruan dan Probolinggo, Banyuwangi dan Nganjuk, serta Lumajang dan Malang.
