WartaJatim.co.id, 25 Mei 2023 – Realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 menunjukkan tren positif. Hingga tanggal 30 April, tercatat realisasi belanja negara mencapai Rp765,8 triliun atau sekitar 25% dari total pagu yang telah ditetapkan. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai penyerap goncangan dalam menghadapi ketidakpastian.
Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sepertiga dari total belanja APBN dialokasikan untuk transfer ke daerah guna meningkatkan layanan publik dan mewujudkan pemerataan ekonomi yang adil. Melalui alokasi dana ini, pemerintah berupaya memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat di seluruh wilayah dan memastikan bahwa kesempatan kemajuan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.
Salah satu komponen penting dalam realisasi belanja negara adalah belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang mencapai Rp257,7 triliun. Dana ini digunakan untuk penyaluran berbagai program prioritas seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), bantuan penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan dan mesin, pemeliharaan jalan, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sementara itu, belanja non-KL mencapai Rp265 triliun dan didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, serta penyaluran subsidi dalam berbagai sektor. Dengan penggunaan yang efektif dan transparan dari dana ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perlu dicatat bahwa realisasi belanja negara tersebut juga didukung oleh peningkatan pagu dana bagi hasil, terutama dalam sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), mineral dan batu bara (minerba), serta minyak dan gas bumi (migas). Kenaikan pagu ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan investasi dan pembangunan di sektor-sektor tersebut, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara.
Dengan realisasi belanja negara yang mengalami peningkatan, diharapkan pemerintah dapat terus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan
publik yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Realisasi belanja negara yang meningkat ini juga menjadi indikator positif dalam upaya pemerintah untuk mencapai berbagai target pembangunan nasional, termasuk peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, capaian realisasi transfer ke daerah juga menjadi sorotan penting dalam pencapaian belanja negara. Hingga saat ini, tercatat realisasi transfer ke daerah mencapai Rp243,1 triliun atau sekitar 29,8% dari pagu yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,3% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2022 yang mencapai Rp242,4 triliun.
Peningkatan realisasi transfer ke daerah ini dapat diatribusikan kepada dua faktor utama. Pertama, adanya perbaikan dalam tata kelola dan pengelolaan anggaran, yang memungkinkan proses transfer dana berjalan lebih efisien dan tepat waktu. Kedua, kenaikan pagu dana bagi hasil khususnya dalam sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), mineral dan batu bara (minerba), serta minyak dan gas bumi (migas), memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan jumlah transfer ke daerah.
Dengan adanya peningkatan realisasi belanja negara dan transfer ke daerah, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kesenjangan regional, serta meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara, agar belanja negara dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus maju dan berkembang menuju negara yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
