WartaJatim.co.id, 29 Mei 2023 – Evolusi Sistem Pemerintahan Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Saat Ini telah melibatkan perubahan dari sistem parlementer ke presidensial, pengenalan otonomi daerah, dan penekanan pada prinsip Good Governance.
Dalam perjalanan ini, Indonesia mengalami periode awal pasca-kemerdekaan yang ditandai oleh BPUPKI, era demokrasi terpimpin di bawah Soekarno, serta era Orde Baru di bawah Soeharto.
Namun, Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan penerapan prinsip Good Governance yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih baik.
Periode Awal Pasca-Kemerdekaan (1945-1959)
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki periode transisi yang penuh tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif.
Pada awalnya, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan presidensiil. Pada tahun 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menghasilkan rumusan dasar negara, Pancasila, dan UUD 1945.
Pada 1949, Indonesia menyatakan kedaulatannya sebagai negara merdeka, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Pada tahun 1959, Indonesia mengubah sistem pemerintahannya menjadi Demokrasi Terpimpin.
Dalam sistem ini, terdapat Presiden sebagai pemimpin tertinggi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga legislatif.
Presiden Soekarno memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan dan merumuskan kebijakan-kebijakan nasional.
Namun, pada tahun 1965, terjadi perubahan politik yang signifikan dengan jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin.
Era Orde Baru (1966-1998)
Pada tahun 1966, setelah peristiwa G30S/PKI, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memperkenalkan sistem pemerintahan Orde Baru.
Dalam Orde Baru, Soeharto mendirikan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan menduduki posisi Presiden selama lebih dari tiga dekade.
Sistem pemerintahan ini ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme. Meskipun pemerintahannya berhasil meraih pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sistem ini juga dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan politik.
Era Reformasi (1998-sekarang)
Pada tahun 1998, terjadi Reformasi yang melahirkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Mahasiswa dan masyarakat menyuarakan aspirasi mereka untuk demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Reformasi ini menghasilkan amendemen UUD 1945 yang menguatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pemilihan umum langsung untuk presiden dan anggota parlemen juga diperkenalkan, menggarisbawahi pentingnya partisipasi politik masyarakat.
Sejak Reformasi, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahannya.
Terdapat penerapan desentralisasi yang lebih luas dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah.
Selain itu, diperkenalkan pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melawan korupsi yang menjadi masalah serius di Indonesia.
Pemerintahan Indonesia saat ini mengutamakan prinsip Good Governance yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan serta menilai kinerja pemerintah.
Selain itu, era Reformasi juga telah membuka ruang yang lebih besar bagi partisipasi politik perempuan.
Keterwakilan perempuan dalam parlemen dan pemerintahan secara bertahap meningkat, meskipun masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya.
Di tengah kemajuan ini, sistem pemerintahan Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan.
Masalah korupsi, ketimpangan regional, konflik sosial, dan perubahan iklim menjadi isu yang perlu diatasi secara efektif.
Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas tata kelola negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga menghadapi tantangan baru seperti pandemi COVID-19.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi dampak pandemi ini melalui kebijakan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, evolusi sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya.
Dari sistem parlementer ke presidensial, dari otoritarianisme ke demokrasi, Indonesia terus menghadapi tantangan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahannya demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
