Sebuah ledakan kontroversi mengguncang Indonesia pasca-rilis film dokumenter terbaru yang berjudul “Dirty Vote”. Film yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, menjadi viral di seluruh media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Tidak butuh waktu lama bagi film ini untuk menjadi pembicaraan utama di berbagai platform online. Di bawah naungan rumah produksi WatchDoc, “Dirty Vote” dengan cepat meraih perhatian masyarakat Indonesia dengan mengungkap sejumlah kecurangan yang diduga terjadi dalam proses pemilihan umum 2024.
Film ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara ternama: Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Mereka dengan tegas mengungkapkan serangkaian peristiwa yang diyakini sebagai bagian dari kecurangan yang merajalela selama proses pemungutan suara.
Dalam serangkaian adegan yang penuh ketegangan, ketiga pakar tersebut juga tidak ragu untuk mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka menilai Bawaslu kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu, yang menyebabkan kecurangan cenderung terjadi berulang kali tanpa ada efek jera yang signifikan.
“Dirty Vote” bukan hanya sebuah film dokumenter biasa. Ini adalah penjelasan nyata tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia ternyata tidak seadil yang dipikirkan oleh banyak orang. Film ini menjadi sorotan yang penting bagi masyarakat dalam memahami tantangan politik yang semakin kompleks di tanah air.
Menariknya, film ini telah membangkitkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian besar netizen menyambut film ini dengan antusiasme, merasa terpanggil untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia.
Seperti tulisan pada cuitan akun X @KuntoAjiW, “Dirty Vote sibilang fitnah. Fitnah darimana orang ini kliping berita yang dijelaskan orang-orang ahli sesuai bidangnya. Coba ngebantu penonton ngerangkai informasi aja.”
Namun, tidak semua pihak menyambut baik keberadaan film dokumenter ini. Beberapa politisi dan pengamat politik menilai film ini sebagai propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik menjelang pemilihan umum.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa film ini sebagian besar berisi fitnah dan narasi kebencian yang asumsif.
Tentu saja, respons yang beragam ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas demokrasi di Indonesia. Bagaimana sebuah film dokumenter bisa memicu perdebatan yang begitu memanas dan menyeluruh?
Tidak hanya itu, film ini juga menjadi bagian dari sejarah rumah produksi WatchDoc yang sebelumnya telah merilis film-film kontroversial selama momen-momen penting dalam sejarah politik Indonesia.
Sebagai sebuah karya seni, “Dirty Vote” menjadi cermin bagi masyarakat Indonesia tentang “Dirty Vote” memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang masa depan politik Indonesia. Film ini menjadi panggilan untuk mengawal keadilan dan transparansi dalam setiap tahap pemilihan umum di masa depan.
Baca juga: Apa Beda Sexy Killer dan Dirty Vote?
Dengan segala kontroversi dan dampaknya yang signifikan, “Dirty Vote” memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang masa depan politik Indonesia. Bagaimana masyarakat dan institusi akan merespons pengungkapan kecurangan yang begitu terang-terangan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
