Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan dua penghargaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, ketika memimpin upacara Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) di halaman Kantor Dishub Jember pada hari Selasa, 17 September 2024.
“Pada gelaran Hub Space di awal September 2024 lalu, Jember mendapat 2 penghargaan, pertama Wahana Tata Nugraha, dan kedua yakni Kabupaten terbaik dengan sistem transportasi berkelanjutan 2024,” ucap Bupati Hendy Siswanto.
Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah penghargaan untuk pemerintah daerah yang berhasil mengatur transportasi publik dan fasilitas umum dengan baik.
Sementara itu, penghargaan Kabupaten terbaik dengan sistem transportasi berkelanjutan tahun 2024 diberikan kepada Pemkab Jember berkat program transportasi gratis untuk pelajar yang telah dilaksanakan selama ini.
Bupati Hendy Siswanto mengucapkan terima kasih atas dedikasi seluruh pegawai perhubungan di bawah pimpinan Dishub Jember dalam melayani masyarakat Kabupaten Jember.
“Luar biasa sekali prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Dinas Perhubungan Jember, saya atas nama Bupati Jember mengucapkan Selamat Hari Perhubungan Nasional, mari kita jaga dan terus tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jember,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember, Agus Wijaya, mengungkapkan bahwa pendapatan dari retribusi parkir mengalami penurunan.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perubahan kebijakan dari parkir berlangganan ke parkir yang dilakukan dengan penarikan secara mandiri oleh petugas parkir.
“Kalau petugas parkir teledor menarik parkir, maka terjadi kebocoran penerimaan retribusi parkir secara langsung, ini yang kami sedang carikan solusi supaya PAD stabil bahkan meningkat,” ujar Agus Wijaya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kemungkinan kebocoran dalam penerimaan retribusi parkir.
Baca Juga: Pantai Pasir Putih Situbondo: Surga Tersembunyi di Pesisir Jawa Timur
“Semisal ada 200 kendaraan roda dua diparkir, sedangkan petugas parkir yang berjaga hanya 10 orang, maka ketika ada 50 orang hendak pergi (mengambil motor dari parkiran) dalam waktu yang sama, di situ ada potensi terjadi kebocoran penerimaan retribusi parkir, karena petugas parkirnya tidak nututi,” jelas Agus Wijaya.
Agus menjelaskan bahwa pada tahun 2023, target penerimaan parkir ditetapkan sebesar Rp12 miliar, namun yang terealisasi adalah Rp10 miliar, untuk tahun 2024, targetnya ditetapkan sebesar Rp19 miliar.
“Untuk 2024 hingga saat ini baru terkumpul Rp 1,5 miliar, jauh dari target 2024,” tutupnya.
(***)
