Komentar Jusuf Kalla terhadap “Dirty Vote”: Baru 25 Persen Kecurangan yang Terungkap

Komentar Jusuf Kalla terhadap Dirty Vote
Komentar Jusuf Kalla terhadap Dirty Vote (dok.istimewa)
Banner 2

Film dokumenter terbaru yang sedang viral mengundang respon dari tokoh politik ternama, mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK). Komentar Jusuf Kalla terhadap “Dirty Vote” yakni informasi yang disajikan masih jauh dari keseluruhan gambaran, meski tetap mengapresiasi upaya pengungkapan fakta dan data yang ditampilkan.

Dalam tanggapannya, JK mengungkapkan bahwa film yang disutradarai oleh Dhandy Dwi Laksono tersebut hanya menyoroti sebagian kecil, dugaan kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

baca juga: Dirty Vote Mengguncang Indonesia dengan Serangkaian Kecurangan Pemilu

”Dirty Vote belum mampu menggambarkan secara menyeluruh semua bentuk kecurangan yang terjadi, terutama di tingkat daerah dan desa. Hal ini mencakup keterlibatan aparat dalam mempengaruhi masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial” ungkap JK di kediamannya, Senin (12/2).

Bagi JK, film “Dirty Vote” masih ringan dibanding kenyataan yang ada dan baru 25 persen saja yang terungkap ke publik.

Lebih lanjut, JK berpendapat bahwa masih banyak aspek yang belum terungkap sepenuhnya, meskipun suasana film tersebut mungkin terlihat lebih santun dan tidak membuat banyak pihak geram.

Meski demikian, komentar Jusuf Kalla terhadap “Dirty Vote” masih positif. “Saya menilai bahwa Dirty Vote berhasil menyampaikan pesan bahwa pemilihan yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak sempurna.”

baca juga: Profil Lengkap Bivitri Susanti Pakar Hukum di Dokumenter “Dirty Vote”

Dokumenter “Dirty Vote” dari WatchDoc telah mencapai rekor lebih dari 3 juta tayangan. Film yang menyoroti berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 ini melibatkan ahli hukum tata negara.

Tokoh yang menjadi sorotan dalam “Dirty Vote” yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Mereka menjelaskan bagaimana instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara yang merusak tatanan demokrasi.

Baca Juga  Tukang Pijat Akui Mutilasi, Gara-Gara Jasa Perjodohan

Untuk mendapatkan informasi seputar Jawa Timur, Anda dapat mengunjungi wartajatim.co.id

Banner Artikel - Manisnya Bisnis Kebersihan