Surabaya – Tahun depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan mendapat tambahan pendapatan signifikan dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilimpahkan oleh Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat Surabaya.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, M Machmud, menegaskan bahwa penggunaan dana tersebut harus bijak dan efektif. Ia mengusulkan agar pendapatan tersebut difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Harus kita ingatkan bersama agar Pemkot Surabaya menggunakan pendapatan dari pajak kendaraan itu dengan bijak. Harus memberi nilai manfaat kepada masyarakat,” ujar Machmud, Kamis (13/6/2024).
Machmud, politisi dari Partai Demokrat, menyoroti pentingnya dana tersebut untuk mengatasi ketimpangan dalam akses pendidikan. Saat ini, jumlah sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Surabaya hanya 63, sedangkan jumlah kelurahan mencapai 153. Ia mengusulkan agar setiap kelurahan memiliki setidaknya satu SMPN untuk memastikan setiap anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa hambatan.
“Kalau bisa satu kelurahan satu SMP, sehingga banyak anak lulusan SD ke SMP bisa masuk negeri,” kata Machmud.
Selain pendidikan, Machmud juga menyarankan dana tersebut digunakan untuk sektor kesehatan. Ia menginginkan agar masyarakat yang datang ke rumah sakit hanya perlu menunjukkan KTP tanpa perlu BPJS atau KIS, karena semua biaya sudah dijamin oleh pemerintah. Ini, menurutnya, akan memberikan manfaat langsung yang sangat terasa bagi masyarakat.
“Sebisa mungkin orang yang datang ke rumah sakit cukup membawa KTP saja, tidak perlu lagi BPJS atau KIS karena sudah dijamin. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari Rp 1 triliun tadi,” ungkapnya.
Machmud juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam penggunaan dana tersebut. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari dana itu harus digunakan secara optimal dan transparan untuk menghindari kebocoran dan penyalahgunaan.
“Yang paling penting, bagaimana penggunaan uang itu jangan sampai sia-sia atau tidak bermanfaat. Pengawasan DPRD juga harus melihat penggunaan uang itu, jadi sebisa mungkin harus dioptimalkan dengan baik,” tegasnya.
Ia juga mencatat bahwa seringkali pemasukan hibah memiliki syarat penggunaan tertentu, seperti halnya dana hibah dari cukai rokok yang digunakan untuk menciptakan kawasan anti rokok dan sosialisasi bahaya rokok. Namun, ia berharap mekanisme apapun yang diterapkan, penggunaan dana tersebut harus selalu mengutamakan manfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya tambahan pendapatan yang signifikan ini, Machmud berharap Pemkot Surabaya dapat memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan bijak dan efektif untuk kesejahteraan warga Surabaya.
Salah satunya, dapat digunakan untuk penambahan gedung SMP. Saat ini, jumlah gedung SMP negeri sejumlah 63. Sedangkan kelurahan ada 153. “Fenomena PPDB selalu menyisakan persoalan zonasi karena SMPN belum merata,” ucapnya.
Machmud ingin terdapat SMP negeri yang bisa mengcover kebutuhan pendidikan jenjang menengah ini. Dengan begitu akses pendidikan semakin terbuka luas, dan masyarakat tidak lagi berebut sekolah.
“Saran saya kepada wali kota, limpahan pajak kendaraan mulai tahun depan harus sudah diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat. Terutama untuk optimalisasi layanan dasar hingga kesejahteraan warga,” tandas Machmud.
