MALANG – Acara Kabag Award 2023 Pemkab Malang yang diadakan di Solo pada Selasa (19/12) menyebabkan ricuh dan menuai kontroversi. Kegiatan yang seharusnya menjadi wadah apresiasi bagi Kepala Bagian (Kabag) berprestasi di lingkungan Pemkab Malang justru mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kabupaten Malang.
Ricuh ini muncul karena acara tersebut dinilai kurang bermanfaat dan dianggap sebagai pemborosan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Salah satu poin kontroversial adalah penyelenggaraannya di kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, bukan di Pemkab Malang sendiri.
baca juga: Jokowi Tanggapi Kericuhan Di Rempang Dan Segera Ambil Tindakan
Dalam sebuah pernyataan, Ziaul Hag, anggota DPRD Kabupaten Malang, mengecam kegiatan tersebut. “Kegiatan seperti itu mending tak usah karena tak ada manfaatnya buat rakyat. Apalagi, di antara mereka (para Kabag) itu ada yang anggarannya sudah lama habis, malah sampai menunggak ke mana-mana (pihak ketiga). Ya mestinya prihatin. Kenapa nggak dilakukan di Pemkab sendiri? Lebih hemat,” tegas Sekretaris DPC Partai Gerindra ini.
Di tengah kontroversi ini, Penjabat (PJ) Sekda Kabupaten Malang, Nurman Ramdhansyah, memberikan klarifikasi. Menurutnya, Kabag Award merupakan kegiatan yang telah terprogram dan terencana, serta sudah disetujui dalam APBD Kabupaten Malang. Acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian kegiatan studi replikasi dan komparasi ke Kabupaten Ngawi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
“Kami belajar tentang SAKIP ke Kabupaten Ngawi karena daerah itu terbaik di Jawa Timur. Pasca kegiatan di Ngawi, kami melakukan rapat koordinasi dan pengumuman Kabag Award di Solo. Kami menilai kegiatan Kabag Award ini penting karena menjadi salah satu asesmen penilaian bagi Kabag yang berprestasi, untuk kami berikan apresiasi,” ungkap Nurman Ramdhansyah.
Meski demikian, kritik terhadap penyelenggaraan Kabag Award tetap berlanjut, dan masyarakat menuntut transparansi terkait penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut. Polemik ini menambah kompleksitas suasana di Pemkab Malang, yang saat ini tengah menghadapi tekanan dan kritik dari berbagai pihak terkait manajemen keuangan dan pelaksanaan program-program pemerintahan.
