WartaJatim.co.id, 26 Mei 2023 – Kendaraan tanpa uji emisi akan menghadapi konsekuensi serius, terutama dalam hal pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk mewajibkan uji emisi bagi kendaraan bermotor. Jika kendaraan tidak lulus uji emisi atau bahkan belum melakukan uji emisi, maka pemiliknya akan dikenakan sanksi berupa pembayaran pajak yang lebih mahal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa para pemilik kendaraan harus mematuhi kewajiban uji emisi, terutama bagi kendaraan yang telah berusia di atas tiga tahun. Menurutnya, kendaraan bermotor di Jakarta yang berusia di atas 3 tahun wajib menjalani uji emisi setiap tahun sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas udara yang lebih bersih dan melindungi lingkungan.
Pentingnya uji emisi ini juga tercermin dalam pernyataan Asep dalam keterangan tertulisnya, “Kendaraan bermotor di Jakarta yang berusia di atas 3 tahun diwajibkan setiap tahun melakukan uji emisi.” Hal ini menegaskan bahwa pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi standar emisi yang ditetapkan.
Tidak adanya uji emisi pada kendaraan akan berdampak pada pembayaran pajak. Menurut Asep, jika kendaraan belum menjalani uji emisi, maka pemiliknya akan dikenakan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur hal ini.
Pengenaan denda pajak ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan agar mematuhi kewajiban uji emisi. Setiap kali pemilik kendaraan membayar PKB, kendaraan yang belum menjalani uji emisi akan dikenai sanksi berupa denda koefisien dari nilai pajak yang harus dibayarkan.
Hal ini akan memberikan insentif bagi pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi secara rutin dan memastikan bahwa kendaraan mereka memenuhi standar emisi yang ditetapkan.
Besaran koefisien denda pajak akan ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Dalam Negeri, dan akan berlaku di seluruh wilayah nasional.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah emisi kendaraan secara holistik dan menyeluruh.
Selain konsekuensi pajak yang lebih tinggi, kendaraan tanpa uji emisi juga akan menghadapi sosialisasi dan penegakan hukum di jalan raya.
Polda Metro Jaya telah merencanakan Operasi Patuh 2023 yang akan fokus pada penegakan aturan uji emisi. Dalam operasi ini, kendaraan yang tidak menjalani uji emisi akan diberikan imbauan dan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi peraturan uji emisi.
Dalam rangka mendukung pemenuhan kewajiban uji emisi, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menyelenggarakan Uji Emisi Akbar (UEA) 2023 secara gratis.
Uji emisi ini akan dilaksanakan di Parkir Utara Taman Margasatwa Ragunan dan daerah penyangga Ibukota. Melalui kegiatan ini, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk melakukan uji emisi secara gratis dan menjaga kendaraan mereka agar sesuai dengan standar emisi yang berlaku.
Pelaksanaan Uji Emisi Akbar (UEA) 2023 merupakan bagian dari perayaan HUT Kota Jakarta yang ke-496 dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi lingkungan hidup dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas udara yang lebih baik.
Dengan adanya peraturan yang mewajibkan uji emisi dan konsekuensi yang diterapkan bagi kendaraan tanpa uji emisi, diharapkan pemilik kendaraan akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara dan lingkungan.
Dalam jangka panjang, langkah ini akan membantu mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua.
