WARTAJATIM.co.id, 8 Mei 2023 –Pelanggaran HAM Pemerintah kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat, setelah pemerintah dinilai arogan karena tidak meminta maaf atas 12 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Menurut sejumlah pihak, sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan ketidakpedulian dan kurangnya tanggung jawab terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com pada 7 Mei 2023, disebutkan bahwa sejumlah lembaga hak asasi manusia telah mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap arogan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Lembaga-lembaga tersebut, di antaranya adalah KontraS, Imparsial, dan LBH Jakarta. Mereka menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS, seharusnya mereka para pemangku kebijakan meminta maaf atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan.
Namun, sikap arogan yang ditunjukan dengan tidak mau meminta maaf justru memperjelas ketidakseriusan dan kurangnya tanggung jawab dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Indonesia.
Hal tersebut juga mendapat kritik dari Al Araf, peneliti senior dari Imparsial.
Menurutnya, pemerintah harusnya bersikap transparan dan bertanggung jawab terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
Dengan tidak meminta maaf, mereka seolah-olah mengabaikan hak korban dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap isu hak asasi manusia di Indonesia.
Kritik pedas berikutnya juga datang dari Asfinawati, Direktur Eksekutif LBH Jakarta.
Ia menilai bahwa sikap pemerintah yang tidak mau meminta maaf menunjukkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Asfinawati, mereka para pemangku kebijakan seharusnya bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan memastikan agar hal serupa tidak terulang di masa depan.
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini, harusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Komnas HAM, terdapat 66 kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di Indonesia hingga tahun 2023.
Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus-kasus ini.
Selain meminta maaf, para pemangku kebijakan juga harus bertindak untuk memastikan agar kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terulang di masa depan.
Pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia dan menguatkan mekanisme penegakan hukum terkait kasus-kasus pelanggaran HAM.
Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia juga harus memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM diadili dan dihukum secara adil dan setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.
Tidak hanya itu, korban dan keluarga korban juga harus mendapatkan akses yang lebih baik terhadap keadilan dan pemulihan setelah mengalami trauma akibat kasus pelanggaran HAM.
Dalam situasi saat ini, pemerintah harus berani untuk bertanggung jawab dan mengambil tindakan yang nyata dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Sikap arogan dan tidak mau meminta maaf hanya akan memperburuk situasi dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan keseriusan dalam menangani masalah ini di Indonesia.
Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terulang di masa depan.
Dengan berjuang bersama-sama dan memperkuat mekanisme penegakan hukum terkait kasus-kasus pelanggaran HAM, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan beradab bagi seluruh warga negara.
