WartaJatim.co.id, 14 Juni 2023 – Pengeluhan Presiden Joko Widodo terhadap Permasalahan Anggaran Pemerintah yaitu lemahnya pengawasan dan hasil yang tidak optimal dari belanja pemerintah mencerminkan masalah serius yang perlu segera ditangani. Alokasi anggaran pemerintah yang mencapai miliaran rupiah yang digunakan untuk perjalanan dinas dan hal-hal yang dianggap absurd menunjukkan adanya permasalahan dan ketidakefisienan dan dalam penggunaan dana publik.
Isu anggaran yang mendasar ini juga mendapat sorotan dari Ninasapti Triaswati, seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Menurutnya, penting untuk mengubah pendekatan dalam pengelolaan APBN/APBD. Lebih daripada sekadar mengejar penyerapan anggaran, fokus harus dipindahkan ke pencapaian hasil yang nyata. Dalam hal ini, pendekatan berbasis kinerja harus digunakan sebagai landasan pengalokasian anggaran, dengan tujuan akhir yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan.
Perubahan yang diperlukan tidak hanya terkait dengan proses penganggaran, tetapi juga melibatkan pencapaian target anggaran. Penyusunan anggaran yang lebih akurat dan efektif serta pemantauan yang ketat terhadap penggunaan dana publik akan menjadi langkah awal dalam mengatasi persoalan ini. Diperlukan sistem pengawasan yang kuat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas pengelola anggaran di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pelatihan dan pembinaan yang intensif dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya efisiensi pengeluaran dan peningkatan kualitas penggunaan anggaran publik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta budaya pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab dan terarah menuju pencapaian hasil yang maksimal.
Dalam upaya mendorong hasil penyerapan APBN/APBD yang lebih baik, peran media dan partisipasi masyarakat juga sangat penting. Media memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran publik dan memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan penggunaan anggaran dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik, serta upaya bersama dari pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat, diharapkan dapat terwujud perubahan positif dalam penyerapan dan hasil penggunaan anggaran APBN/APBD. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
